jenis Informasi

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala  antara lain:

  • Informasi profil dan pelayanan dasar Pengadilan.
  • Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
  • Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. 
  • Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Informasi berkala yang berkaitan dengan Hak Masyarakat antara lain:

  • Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  • Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  • Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
  • Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
  • Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
  • Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

Informasi berkala yang berkaitan dengan Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

  • Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan.
  • Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
  • Ringkasan Laporan Keuangan.
  • Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris.
  • Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Informasi berkala tentang Laporan Akses Informasi

  • Jumlah permohonan informasi yang diterima.
  • Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi.
  • Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak.
  • Alasan penolakan permohonan informasi.

Informasi berkala lain sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku

Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses  setiap saat antara lain:

  • Daftar Informasi Publik Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi.
  • Informasi Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi.
  • Informasi tentang waktu dan tempat pembuatan informasi.
  • Menyediakan Informasi secara cetak atau elektronik

Informasi tentang Perkara dan Persidangan

  • Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
  • Informasi dalam Buku Register Perkara.
  • Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara.
  • Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
  • Laporan penggunaan biaya perkara.

Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

  • Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
  • Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
  • Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  • Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  • Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

  • Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.
  • Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.
  • Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
  • Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, Keuangan dan informasi lain sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

  • Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  • Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  • Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
  • Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
  • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.